Pernyataan Sikap Yayasan INKLUSIF

 

Pemerintah Aceh dan Pemprov Sumatra Barat baru-baru ini mempermasalahkan aplikasi Kitab Suci Injil di Google Play Store karena diterjemahkan ke Bahasa Aceh dan Bahasa Minng. Pemerintah Aceh menyatakan akan melakukan protes ke pihak Google. Bahkan Gubernur Sumatra Barat telah melayangkan surat ke Menkominfo RI meminta kementrian menghapus aplikasi tersebut dari Play Store.

Alasan kedua Pemprov tersebut, aplikasi Injil/Alkitab menggunakan bahasa Aceh dan Minang dapat menimbulkan keresahan masyarakat kedua daerah tersebut yang mayoritas beragama Islam.

Tindakan kedua Pemprov tersebut melarang aplikasi kitab suci salah satu agama yang ada di Indonesia sangat disesalkan karena merupakan bentuk pelanggaran hak beragama warga negara, terutama hak untuk memanifestasikan ajaran dalam bentuk dakwah dan penyiaran agama. Membuat aplikasi kitab suci selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum adalah hak setiap warga negara. Hak tersebut telah dijamin oleh Konstitusi dan Undang Undang.

Selain itu, tidakan kedua Pimpinan Daerah tersebut sangat disayangkan karena menunjukkan sikap dan kebijakan yang diskriminatif terhadap sebagian warga minoritas agama. Hal ini tidak mencerminkan kewajiban Pemerintah yang harus netral dan berdiri di atas semua golongan. Tindakan ini dapat menjadi contoh sekaligus dasar bagi sebagian warga masyarakat untuk mempersekusi warga masyarakat lainnya dengan dalih mewakili kelompok mayoritas.

Penting ditegaskan bahwa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia dalam segala bidang kehidupan merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada satupun kelompok di masyarakat yang dapat mengklaim bahasa tertentu menjadi milik kelompoknya lalu melarang kelompok lain menggunakannya. Sebaliknya, bahasa merupakan salah satu warisan kebudayaan yang justru harus dirawat kelestariannya oleh semua elemen bangsa. Pemerintah mestinya mendorong semua umat beragama melestarikan bahasa daerah dengan menjadikannya sebagai sarana manifestasi dan pengajaran agama.

Atas munculnya tindakan pelarangan kitab suci bahasa daerah tersebut, Yayasan INKLUSIF menyampaikan sikap:

  1. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemprov Sumatra Barat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan menghormati setiap pemeluk agama yang ada di wilayahnya untuk menggunakan bahasa daerah dalam memanifestasikan ajarannya.
  2. Meminta Kementerian Kominfo untuk tidak gegabah dan terburu-buru mencabut/menghapus aplikasi kitab suci bahasa daerah yang ada karena selain merupakan bentuk pelanggaran hak beragama juga dapat mendorong sikap intoleran antar umat beragama di berbagai daerah.
  3. Mendukung sikap Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Katolik yang tidak mempermasalahkan aplikasi tersebut.
  4. Mendorong setiap Ormas Keagamaan dan pimpinan agama untuk meningkatkan edukasi dan literasi toleransi kepada umat beragama yang dapat mendorong sikap saling menghormati perbedaan agama di masyarakat serta menghindari tidakan-tindakan intoleran.

 

Depok, 6 Juni 2020

 Yayasan INKLUSIF

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Kontak Person: Subhi Azhari (08158770114)

 

Inklusif bekerjasama dengan Program Peduli The Asia Foundation menyelenggarakan diskusi publik studi literatur “Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia” pada Kamis, 22 November 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat.

Acara ini mendiskusikan hasil riset yang dilakukan tim Inklusif terhadap literatur-literatur yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga dalam kurun waktu 2008-2018. Selain dari literatur, data didapatkan dari wawancara mendalam dengan para peneliti yang menekuni tema tersebut. Direktur Eksekutif Inklusif Subhi Azhari menyampaikan bahwa diskusi ini akan melihat keterkaitan antarkajian, dampak dari kajian tersebut terkait pertarungan diskursus, memotret diskursus yang paling banyak muncul, dan aktor yang paling banyak bermain. Dari diskusi ini, Inklusif meminta masukan dari peserta undangan. 

Menurut Koordinator Riset, Hafid Ghazali, riset ini adalah milestone studi literatur untuk melanjutkan studi penanganan konflik. Data dari lembaga-lembaga riset diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak DNA (Discourse Network Analyzer). "Ini nantinya untuk digunakan pijakan bagaimana pemerintah melakukan sistem deteksi sejak dini," papar Hafid. Tim periset adalah Nur Laeliyatul Masruroh, Y. Mauritz O. Pangkerego, dan Latipah.

Jumlah literatur yang dikaji sebanyak 92, baik berupa buku, laporan tahunan, maupun indeks. Lembaga yang menerbitkan antara lain Wahid Foundation, CRCS, SETARA Institute, ILRC, dan Kementrian Agama. Dari hasil riset ditemukan MUI dan FPI menjadi aktor utama penggerak intoleransi. MUI hanya mengeluarkan fatwa, sedangkan FPI melakukan keduanya, fatwa dan aksi.

Peserta undangan antara lain Amin Mudzakkir dari LIPI, Dr. Abdul Moqsith Ghazali dari MUI, Dr. Iqbal Ahnaf dari CRCS UGM, Dr. Budi Hernawan dari ICRC, Pdt. Dr. Albertus Patty dari GKI, Hikmat Budiman dari Populi Center, Dr. Munajat dari Kantor Staf Presiden, dan Abdul Jamil Wahab dari Kemenag, M.Si. 

Hasil riset ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan untuk membangun sistem deteksi dini dengan platform tertentu. (NLM/Inklusif) 

Inklusif bekerjasama dengan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (YBAW) menyelenggarakan kegiatan "Training Penulisan Populer dan Riset Revitalisasi Tradisi", pada 9-11 November 2018 di Hotel Permata, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan pengetahuan mengenai harmoni sosial dan revitalisasi tradisi dalam penulisan populer dan riset. 

Peserta kegiatan ini adalah generasi muda dari berbagai komunitas yang potensial dan tertarik dalam menyebarkan nilai-nilai tradisi melalui tulisan. Rentang usia 18-25 tahun.

Salah satu pelatih dalam training ini dihadirkan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Bapak Ruslan, yang juga aktif di PCNU Kabupaten Bogor. Selain itu, pelatih penulisan riset oleh aktivis keberagaman dan pluralisme, Ahmad Suaedy. Menurut Penanggungjawab Acara, Subhi Azhari, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh menyusutnya pandangan di masyarakat yang mengganggap kebudayaan itu tidak penting. Oleh karena itu, tradisi baik perlu untuk dihidupkan kembali.

Di pelatihan ini peserta menggali tradisi-tadisi yang berkembang di masyarakat sekitar. Mereka belajar merencanakan kampanye positif tentang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berkembang di Bogor dan sekitarnya dalam upaya membangun harmoni. Di antaranya tentang Ruwatan, Ngabumbang, Tradisi Masyarakat Badui, Asah Ilmu Kadangbakti, dan Dongdang. Salah satu cara revitalisasi tradisi adalah dengan mengkampanyekan tradisi-tradisi tersebut membumi kembali. 

Usai kegiatan training ini, mereka akan turun ke lapangan untuk menggali data berdasarkan materi yang telah disampaikan. Untuk kemudian menuliskannya. Selanjutnya, akan diselenggarakan mentoring hasil penggalian data dan penulisan. (NLM/Inklusif)

Inklusif bekerjasama dengan program Peduli The Asia Foundation mengadakan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) dengan tema "Penyusunan Kerangka Desain Peta Jaringan Diskursus Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia".

Berlangsung di Hotel Santika, Selasa 16 Oktober 2018.

Tujuan acara, 

1. Menggali masukan dari para ahli mengenai desain operasional studi literatur peta diskursus paham keagamaan di Indonesia.

2. Menggali masukan studi literatur terkait bagaimana keterhubungan antarkajian tersebut.

Diskusi terbatas ini mengundang belasan peserta aktif. Terdiri dari para ahli dalam isu intoleransi dan radikalisme, ahli dalam bidang konflik dan dalam bidang deteksi dini konflik. Peserta ahli yang hadir adalah Siti Nur Azizah (Kemenag), Amin Mudzakir (LIPI), Riri Khariroh (Komnas Perempuan), Lutfie Asysyaukani (Paramadina), Abi Nugroho (Lakpesdam NU), Alamsyah (Wahid Foundation), Trisno (Varietas), Nurun Nisa (Lakpesdam NU), Bambang Ertanto (TAF) Elsa M (TAF), Ahmad Suaedy (Inklusif), Subhi Azhari (Inklusif), Hafidz Ghozali (Inklusif), Nur Laeliyatul Masruroh (Inklusif), Gamal Fedhi (Inklusif), Maurits (AWC), Darningsih (inklusif). 

Dari diskusi kelompok ini diperoleh catatan bahwa kajian riset-atas-hasil-riset ini, akan menjawab 5 isu utama:

1. Tren intoleransi dan radikalisme berdasarkan data yang sudah ada, seberapa besar masalahnya.

2. Siapa aktor-aktor intoleransi dan radikalisme. Siapa saja yang terpapar? Keragaman corak kelompok intoleran dan radikal. 

3. Faktor-faktor penyebab intoleransi dan radikalisme: aspek ideologi, sosial ekonomi, demografi, dan kebijakan negara yang memperangaruhi intoleransi.

4. Bagaimana respon masyarakat dan negara. Selama ini kurang dilihat sektor swasta (private sector), seperti perusahaan multinasional. 

5. Perbandingan dengan negara lain karena intoleransi bukan hanya khas Indonesia, melainkan dunia. Melihat rekomendasi-rekomendasi hasil riset.    

Studi literatur yang akan dilaksanakan oleh tim periset akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait diskursus: Apa saja diskursus intoleransi dan radikalisme keagamaan yang menonjol dalam 10 terakhir? Bagaimana hubungan antara satu diskursus lain terkait intoleransi dan radikalisme paham keagamaan di Indonesia? Apa indikator intoleransi dan radikalisme? (NLM/ Inklusif).

 

Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (YBAW) bekerjasama dengan lembaga Inklusif mengadakan Workshop Nasional "Penyusunan Modul Revitalisasi Tradisi untuk Harmonisasi Sosial" di Grand Cemara Hotel, Jakarta, 27-28 September 2018

Acara dihadiri oleh peserta undangan dari berbagai lembaga yang selama ini banyak bergelut di isu kebudayaan. Di antaranya Desantara, Abdurrahman Wahid Centre, Gusdurian Bogor, Gusdurian Depok, dan Lakpesdam Papua.

 Tujuan kegiatan ini secara umum:

  • Memetakan pola dan pendekatan revitalisasi tradisi untuk harmoni dan inklusi sosial. 
  • Menjaring masukan dari para ahli substansi modul.
  • Menetapkan outline dan penanggungjawab modul. 

Pemateri workshop adalah komandan Gusdurian Alissa Wahid, Hikmat Budiman, dan Ahmad Suaedy. Menurut Alissa, kampanye Islam damai jangan hanya berhenti pada bagaimana menyampaikan, tetapi juga penting disusun modalnya. Alissa mengingatkan bahwa nilai dominan paling tinggi di Indonesia adalah nilai tradisi.  Seperti dicontohkan jaringan Gusdurian yang telah menyusun konsep-konsep nilai demokrasi. Misalnya, menggali apa yang membuat orang Poso bangga menjadi orang Poso. "Tradisi bisa menjadi modal sosial untuk melakukan perubahan Indonesia dalam mendorong harmoni sosial," tegas putri Gus Dur. 

 

Hikmat Budiman menegaskan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang dinamis.  Bisa diwariskan, bisa juga dicampakkan. Hikmat melacak tradisi masa lampau, zaman Sutan Takdir, tradisi dianggap sebagai belenggu. Pra Indonesia dianggap zaman kegelapan, sehingga tradisi menjadi beban. 

Oleh karena itu, perlu bersikap kritis terhadap tradisi. Revitaliasi itu menyuntikkan semangat hidup terhadap sesuatu yang lemah. Merujuk pada Kuntjoroningrat, selama 3 dekade, tradisi dianggap menghambat, harus diperbaharui. Tradisi pada awalnya identik dengan kegelapanyang menghambat. Namun, kini dinamikanya lebih luas. 

Hikmat menceritakan munculnya intoleransi di Jogja. Pergolakan di Jogja mulanya selalu lawan ke atas, mahasiswa lawan ABRI. Jogja saat itu semakin toleran karena terus mengajari warganya berinteraksi dengan berbagai beragam pendatang. Lalu, Jogja menjadi kota intoleran, apa yang terjadi? Lahan banyak yang beralih fungsi menjadi area parkir dan hotel, ada arus masuk yang begitu banyak. Arus modal dan orang. 

Suaedy mencontohkan nilai tradisi di suku Badui. Sebanyak 60% Tanah Badui berupa hutan lindung, selebihnya pertanian dan pemukiman. Pemukiman selalu mengumpul satu area. Tanah pertanian tidak boleh buat pemukiman. Mereka menyimpan uang buat beli tanah di luar dan hutan tak boleh digunakan. Mereka memprediksi kebutuhan setiap tahun. Ketahanan pangan paling akurat di Badui. Ketika kemudian bicara harmoni, muncul gejala baru seperti intoleransi, radikalisme dll. Revitalisasi tradisi mewarnai dinamisasi masyarakat dan mewaspadai arus-arus baru. 

Dari workshop ini diperoleh konsep yang lebih jelas dan strategi pendekatan yang akan dipraktekkan di sejumlah Kota: Singkil, Sampit, Kuningan, Bogor, dan Fak-Fak. Selain itu, perlunya mengenali modalitas serta problem dan tantangan masing-masing wilayah. (INKLUSIF/NLM)

Diskusi publik bertema “Menyuarakan Islam Toleran dan Damai” diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Inklusif, portal SekaliLagi.id, dan Gusdurian Depok di Pondak Laras, Jl. Akses UI Depok, pada Sabtu 30 Juni 2018.

Acara ini sebagai respon atas fenomena meningkatnya kekerasan dan intoleransi atas nama agama di Indonesia. Di antaranya meledaknya sejumlah bom di gereja di Surabaya, ujaran kebencian terhadap mereka yang berbeda, dan ancaman terhadap kelompok rentan. Praktik intoleransi dalam masyarakat berangkat dari sikap eksklusif dalam beragama. Pelaku kekerasan atas nama agama sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah total muslim di Indonesia. Namun, suara mereka begitu keras hingga menenggelamkan suara Islam yang toleran dan damai. Oleh karena itu, penting bagi aktivis muslim yang paham merawat kerukunan lintas iman dan masyarakat umum duduk bersama mendiskusikan narasi Islam ramah yang sebangun dengan cita-cita demokrasi di Indonesia.

Menurut Gamal Ferdi, salah satu pendiri Yayasan Inklusif, kegiatan diskusi publik ini merupakan diskusi yang menarik karena berusaha mengampanyekan dan mempromosikan islam yang damai, toleran dan inklusif. Inklusifitas, menurutnya menjadi penting mengingat fenomena eksklusifitas keberagamaan semakin menguat.

Pernyataan Gamal senada dengan Pipit Aidul Fitriana, salah satu narasumber dari Maarif Institute. Bagi Pipit, fenomena radikalisme dan intoleran secara khusus di Jawa Barat sekarang menguat dan mulai merambah anak muda. Temuan penelitian yang dilakukannya bersama Maarif Institute juga menunjukkan fenomena intoleransi di kalangan anak muda yang mengkhawatirkan.

Masalah-masalah di atas dicoba dicarikan solusinya dalam diskusi yang berlangsung di restoran yang bernuansa saung di Kota Belimbing. Dihadiri sekitar 65 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas lintas iman di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Fenomena ini, mengutip Subhi Azhari, Presidium Gusdurian Depok, disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan keagamaan masyarakat. Selain itu, kecenderungan beragama yang ingin membenarkan diri sendiri selalu menegasikan kelompok lain di luar dirinya.

Menurut Savic Ali, tokoh muda NU dan Direktur NU ONLINE, untuk menghadapi fenomena konservatisme dan intoleransi ini, kita perlu memperkuat dan meningkatkan kampanye Islam damai di media sosial dan internet. Sebab, selama ini kita sangat sibuk membangun tembok dan pagar, tapi melupakan membangun jembatan.

Selain diskusi publik, Yayasan Inklusif, Gusdurian dan Sekaliagi.id juga bergiat dalam isu-isu toleransi dan penerbitan, khususnya di Depok dan Jawa Barat. (NLM-LT/Inklusif)

Diskusi dan Peluncuran Buku "Islam, Minorities and Identity in Southeast Asia" karya Dr. Ahmad Suaedy berlangsung di Japan Foundation, Senin 3 September 2018. Buku ini berisi studi komprehensif mengenai minoritas muslim di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, negara bagian Serawak di Malaysia, dan provinsi Bali di Indonesia.

Selain penulis, diskusi juga menghadirkan tiga pembicara, yaitu cendekiawan muslim Prof. Dr. Azyimardi Azra, guru besar Chuo University Prof. Dr. Hisanori Kato, dan direktur Wahid Foundation Yenny Zannuba Wahid.

 

Pembicara diskusi: Prof. Dr. Azyumardi Azra, Yenny Zannuba Wahid, Prof. Dr. Hisanori Kato, dan Dr. Ahmad Suaedy (Foto: Japan Foundation)

 

"Buku ini memberikan gambaran kelompok minoritas yang cukup komprehensif," kata Azyumardi Azra di Gedung Summitmas 1 Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan. Azyumardi membandingkan konversi massal atau pindah agama yang terjadi di Amerika Latin dan Asia Pasifik. Di Amerika Latin, konversi massal dengan pemaksaan sehingga terjadi perlawanan. Sedangkan di Asia Pasifik, penyebaran agama pada umumnya berlangsung secara damai. Termasuk di Kepulauan Nusantara pada abad 12, 13, dan 14 hingga kemudian mencapai puncaknya, menemukan momentum baru. Dalam keragaman yang terjadi kini, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berharap dialog-dialog antaragama bisa membangun persahabatan.

Menurut Prof. Dr. Hisanori Kato, buku ini tidak sekadar memberikan analisis politik, tetapi juga sosiologis antropologis. Kato menekankan buku ini penting untuk rujukan riset akademis maupun riset general. Buku ini membuatnya berpikir mengenai mentalitas minoritas. Menjadi minoritas seringkali sangat sulit karena mengalami berbagai diskriminasi. Dengan memahami akarnya diharapkan mendorong orientasi memelihara kerukunan antara minoritas dan mayoritas. Menjaga tradisi lokal dan peran pemerintah sangat penting dalam membangun dan merawat kerukunan.

Yenny Wahid menyampaikan salah satu faktor penyebab radikalisme adalah rasa putus asa terhadap masa depan yang dialami oleh suatu komunitas atau wilayah. Oleh karena itu perlu untuk memahami konteks lokal yang terjadi. Sehingga meskipun banyak perbedaan dalam masyarakat, bisa terjalin kehidupan bersama yang harmoni. Cakupan buku ini cukup luas. Putri Gus Dur ini menilai para pembuat kebijakan dan Kementerian Luar Negeri di kawasan Asia Tenggara perlu membaca karya ini. (NLM/Inklusif)

Halaman 1 dari 2

Titik Rawan Delik Agama dalam RUU KUHP

Subhi Azhari Baru-baru ini Komnas Perempuan menggelar diskusi daring terkait rencana DPR mensahkan RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini nampaknya menjadi salah satu target pemerintah untuk segera...

Inklusi Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan

Oleh Subhi Azhari Pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019, Yayasan Inklusif menyelenggarakan penelitian dengan tema “Pelayanan Publik Bagi Kelompok Keagamaan Marjinal di Indonesia”. Penelitian ini dilaksanakan di enam wilayah...