Inklusif bekerjasama dengan Program Peduli The Asia Foundation menyelenggarakan diskusi publik studi literatur “Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia” pada Kamis, 22 November 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat.

Acara ini mendiskusikan hasil riset yang dilakukan tim Inklusif terhadap literatur-literatur yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga dalam kurun waktu 2008-2018. Selain dari literatur, data didapatkan dari wawancara mendalam dengan para peneliti yang menekuni tema tersebut. Direktur Eksekutif Inklusif Subhi Azhari menyampaikan bahwa diskusi ini akan melihat keterkaitan antarkajian, dampak dari kajian tersebut terkait pertarungan diskursus, memotret diskursus yang paling banyak muncul, dan aktor yang paling banyak bermain. Dari diskusi ini, Inklusif meminta masukan dari peserta undangan. 

Menurut Koordinator Riset, Hafid Ghazali, riset ini adalah milestone studi literatur untuk melanjutkan studi penanganan konflik. Data dari lembaga-lembaga riset diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak DNA (Discourse Network Analyzer). "Ini nantinya untuk digunakan pijakan bagaimana pemerintah melakukan sistem deteksi sejak dini," papar Hafid. Tim periset adalah Nur Laeliyatul Masruroh, Y. Mauritz O. Pangkerego, dan Latipah.

Jumlah literatur yang dikaji sebanyak 92, baik berupa buku, laporan tahunan, maupun indeks. Lembaga yang menerbitkan antara lain Wahid Foundation, CRCS, SETARA Institute, ILRC, dan Kementrian Agama. Dari hasil riset ditemukan MUI dan FPI menjadi aktor utama penggerak intoleransi. MUI hanya mengeluarkan fatwa, sedangkan FPI melakukan keduanya, fatwa dan aksi.

Peserta undangan antara lain Amin Mudzakkir dari LIPI, Dr. Abdul Moqsith Ghazali dari MUI, Dr. Iqbal Ahnaf dari CRCS UGM, Dr. Budi Hernawan dari ICRC, Pdt. Dr. Albertus Patty dari GKI, Hikmat Budiman dari Populi Center, Dr. Munajat dari Kantor Staf Presiden, dan Abdul Jamil Wahab dari Kemenag, M.Si. 

Hasil riset ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan untuk membangun sistem deteksi dini dengan platform tertentu. (NLM/Inklusif) 

Titik Rawan Delik Agama dalam RUU KUHP

Subhi Azhari Baru-baru ini Komnas Perempuan menggelar diskusi daring terkait rencana DPR mensahkan RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini nampaknya menjadi salah satu target pemerintah untuk segera...

Inklusi Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan

Oleh Subhi Azhari Pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019, Yayasan Inklusif menyelenggarakan penelitian dengan tema “Pelayanan Publik Bagi Kelompok Keagamaan Marjinal di Indonesia”. Penelitian ini dilaksanakan di enam wilayah...