Aplikasi “Smart Pakem” Berpotensi Lahirkan Diskriminasi Penegakan Hukum

Diluncurkannya mobile aplikasi dengan nama “Smart Pakem” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menuai beragam protes dan keberatan dari berbagai pihak. Aplikasi yang ditujukan menjadi alat bagi pelaporan aliran-aliran yang dianggap sesat oleh masyarakat ini, justru bagi sebagian kalangan dinilai dapat menjadi alat mempersekusi kelompok minoritas dan sangat rentan memicu konflik antarwarga masyarakat.

Bila mengacu pada Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 30, angka 3d). Namun, penting digarisbawahi bahwa Kejaksaan sebagai salah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia terikat oleh konstitusi negara yang menegaskan prinsip penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif bagi semua warga negara.

Keberadaan aplikasi “Smart Pakem” dapat saja diklaim sebagai saluran pelaporan aliran kepercayaan yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara. Namun, tidak adanya kriteria yang jelas tentang apa saja yang dimaksud aliran membahayakan tersebut terbukti justru menjadikan pengawasan aliran kepercayaan oleh Kejaksaan selama ini lebih banyak menyasar kelompok-kelompok minoritas dan kepercayaan masyarakat yang dianggap menodai kelompok mayoritas.

Dengan kata lain, kewenangan penegakan hukum kejaksaan ini justru menjadi alat bagi kelompok mayoritas dan negara mendiskriminasi kelompok minoritas.

 Atas dasar tersebut, INKLUSIF menyampaikan sikap:

 

  1. Meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meninjau penggunaan aplikasi “Smart Pakem” sebagai implementasi kewenangan kejaksaan serta mempertimbangkan kembali apakah aplikasi tersebut sudah sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif.
  2. Meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terbuka mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari kelompok-kelompok yang potensial menjadi korban karena dianggap sebagai aliran yang membahayakan.
  3. Meminta Kejaksaan Agung menyusun kriteria yang adil, imparsial, dan non-diskriminatif terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan aliran yang membahayakan masyarakat dan negara.
  4. Mendesak Komisi Kejaksaan menyampaikan sikap keberatan atas diluncurkannya aplikasi “Smart Pakem” tersebut.

 

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan.

 

Jakarta, 07 Desember 2018

Subhi Azhari

 Direktur Eksekutif INKLUSIF

Titik Rawan Delik Agama dalam RUU KUHP

Subhi Azhari Baru-baru ini Komnas Perempuan menggelar diskusi daring terkait rencana DPR mensahkan RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini nampaknya menjadi salah satu target pemerintah untuk segera...

Inklusi Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan

Oleh Subhi Azhari Pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019, Yayasan Inklusif menyelenggarakan penelitian dengan tema “Pelayanan Publik Bagi Kelompok Keagamaan Marjinal di Indonesia”. Penelitian ini dilaksanakan di enam wilayah...