Pernyataan Sikap Yayasan INKLUSIF

 

Pemerintah Aceh dan Pemprov Sumatra Barat baru-baru ini mempermasalahkan aplikasi Kitab Suci Injil di Google Play Store karena diterjemahkan ke Bahasa Aceh dan Bahasa Minng. Pemerintah Aceh menyatakan akan melakukan protes ke pihak Google. Bahkan Gubernur Sumatra Barat telah melayangkan surat ke Menkominfo RI meminta kementrian menghapus aplikasi tersebut dari Play Store.

Alasan kedua Pemprov tersebut, aplikasi Injil/Alkitab menggunakan bahasa Aceh dan Minang dapat menimbulkan keresahan masyarakat kedua daerah tersebut yang mayoritas beragama Islam.

Tindakan kedua Pemprov tersebut melarang aplikasi kitab suci salah satu agama yang ada di Indonesia sangat disesalkan karena merupakan bentuk pelanggaran hak beragama warga negara, terutama hak untuk memanifestasikan ajaran dalam bentuk dakwah dan penyiaran agama. Membuat aplikasi kitab suci selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum adalah hak setiap warga negara. Hak tersebut telah dijamin oleh Konstitusi dan Undang Undang.

Selain itu, tidakan kedua Pimpinan Daerah tersebut sangat disayangkan karena menunjukkan sikap dan kebijakan yang diskriminatif terhadap sebagian warga minoritas agama. Hal ini tidak mencerminkan kewajiban Pemerintah yang harus netral dan berdiri di atas semua golongan. Tindakan ini dapat menjadi contoh sekaligus dasar bagi sebagian warga masyarakat untuk mempersekusi warga masyarakat lainnya dengan dalih mewakili kelompok mayoritas.

Penting ditegaskan bahwa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia dalam segala bidang kehidupan merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada satupun kelompok di masyarakat yang dapat mengklaim bahasa tertentu menjadi milik kelompoknya lalu melarang kelompok lain menggunakannya. Sebaliknya, bahasa merupakan salah satu warisan kebudayaan yang justru harus dirawat kelestariannya oleh semua elemen bangsa. Pemerintah mestinya mendorong semua umat beragama melestarikan bahasa daerah dengan menjadikannya sebagai sarana manifestasi dan pengajaran agama.

Atas munculnya tindakan pelarangan kitab suci bahasa daerah tersebut, Yayasan INKLUSIF menyampaikan sikap:

  1. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemprov Sumatra Barat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan menghormati setiap pemeluk agama yang ada di wilayahnya untuk menggunakan bahasa daerah dalam memanifestasikan ajarannya.
  2. Meminta Kementerian Kominfo untuk tidak gegabah dan terburu-buru mencabut/menghapus aplikasi kitab suci bahasa daerah yang ada karena selain merupakan bentuk pelanggaran hak beragama juga dapat mendorong sikap intoleran antar umat beragama di berbagai daerah.
  3. Mendukung sikap Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Katolik yang tidak mempermasalahkan aplikasi tersebut.
  4. Mendorong setiap Ormas Keagamaan dan pimpinan agama untuk meningkatkan edukasi dan literasi toleransi kepada umat beragama yang dapat mendorong sikap saling menghormati perbedaan agama di masyarakat serta menghindari tidakan-tindakan intoleran.

 

Depok, 6 Juni 2020

 Yayasan INKLUSIF

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Kontak Person: Subhi Azhari (08158770114)

 

Titik Rawan Delik Agama dalam RUU KUHP

Subhi Azhari Baru-baru ini Komnas Perempuan menggelar diskusi daring terkait rencana DPR mensahkan RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini nampaknya menjadi salah satu target pemerintah untuk segera...

Inklusi Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan

Oleh Subhi Azhari Pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019, Yayasan Inklusif menyelenggarakan penelitian dengan tema “Pelayanan Publik Bagi Kelompok Keagamaan Marjinal di Indonesia”. Penelitian ini dilaksanakan di enam wilayah...