Subhi Azhari

 

Baru-baru ini Komnas Perempuan menggelar diskusi daring terkait rencana DPR mensahkan RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU ini nampaknya menjadi salah satu target pemerintah untuk segera diundangkan menggantikan KUHP sebelumnya yang berasal dari warisan Belanda. Pemerintah nampaknya tidak ingin lagi menunda meskipun masih banyak suara kritis meminta agar tidak terburu-buru mengingat masih banyaknya permasalahan substansial, salah satunya terkiat pengaturan delik agama.

 

Dalam RUU ini, pengaturan delik agama setidaknya terdapat dalam 8 (delapan) pasal yakni pasal 242, 243, 304, 305, 306, 307, 308, 309. Kedelapan pasal tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga cluster: Pasal 242 dan 243 masuk dalam cluster pidana penghinaan terhadap golongan penduduk; Pasal 304 sampai 307 masuk cluster tindak pidana terhadap agama; dan Pasal 308 dan 309 dalam cluster pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah.

 

Dari kedelapan pasal tersebut, tidak semua dapat disebut bermasalah. Pasal 243 misalnya dapat dipertahankan karena mengatur larangan “siar permusuhan” terhadap golongan atau kelompok berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, warna kulit, agama, disabilitas mental atau fisik. Pasal ini merupakan pengaturan yang cukup maju karena dapat menjadi alat bagi penegak hukum mencegah sekaligus menangani siar permusuhan atas dasar agama dan rasial yang akhir-akhir ini banyak muncul.

 

Demikian juga dengan Pasal 307 yang mengatur tentang larangan mengganggu kegiatan ibadah misalnya dengan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, merintangi, membubarkan dan membuat gaduh di sekitar tempat ibadah. Pasal ini juga dapat dipertahankan karena selain objek yang dilindungi jelas yakni kegiatan ibadah dan tempat ibadah, juga sangat mencerminkan kebutuhan untuk menjawab tantangan kehidupan beragama kita yang sering diwarnai konflik baik inter maupun antar agama. Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa gangguan terhadap kegiatan ibadah masih banyak terjadi di berbagai daerah dengan dalih kegiatan ibadah tersebut telah menimbulkan keresahan atau mengganggu kenyamanan pihak lain. Tidak jarang alasan ini digunakan untuk mempersekusi kelompok lain. Nah, pasal ini akan menambah alat bagi pencegahan tindakan semacam itu di masyarakat.

 

Pasal 306 menurut penulis adalah pasal kontroversial namun masih dapat dipertahankan. Pasal ini mengatur larangan menghasut orang lain untuk meniadakan keyakinan terhadap agama apapun yang ada di Indonesia atau larangan menghasut orang untuk tidak beragama. Pasal ini menjadi kontroversial karena secara normatif pasal ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia. Kovenan ini menjamin kebebasan beragama salah satunya kebebasan untuk memeluk agama. Menurut Komite HAM PBB dalam Komentar Umum No. 22, “Pasal 18 (Kovenan) melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhin, nontauhid dan ateisme serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun” (terjemahan Komnas HAM, 2009).

 

Selain itu, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas melarang seseorang untuk tidak memeluk agama apapun. Hukum (KUHP)  hanya melarang seseorang untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak beragama.

 

Namun demikian, Pasal 306 di atas dapat tetap dipertahankan karena yang dimsksud oleh Pasal 18 Kovenan tersebut adalah kepercayaan pada ranah internal, yakni negara tidak boleh memasuki wilayah internal warga negara untuk meyakini apapun. Sementara Pasal 306 ini terkait dengan praktik external berupa tindakan menghasut orang lain untuk tidak beragama. Artinya yang dibatasi oleh Pasal ini adalah tindakan “menghasut”, bukan pada keyakinannya.

 

Namun demikian, satu catatan yang penting digarisbawahi, definsi “menghasut” daam pasal ini tidak jelas. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal ini, “menghasut” dimaknai “Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun...”. Definisi ini sangat luas dan tidak memberikan kepastian makna. Penjelasan ini dapat ditafsirkan secara bias oleh berbagai pihak termasuk penegak hukum. Bahkan terhadap segala perbuatan yang bersifat menyiarkan kepada publik dapat disebut menghasut seperti membuat diskusi atau menerbitkan karya ilmiah. Hal ini jelas akan mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

 

Padahal RUU KUHP ini menyebutkan bahwa Penjeasan adalah “tafsir resmi” untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh mengakibatkan ketidakjelasan norma. Namun, dengan rumusan penjelasan Pasal 306 di atas, maka tujuan dan fungsi dari Penjelasan tersebut jelas tidak terpenuhi.

 

Pasal 308 dan 309 juga termasuk yang masih dapat dipertahankan meskipun masih mengandung istilah yang kurang jelas, namun menjadi jelas dalam Penjelasan. Pasal 308 misalnya mengatur larangan “menghina” orang yang sedang ibadah. Istilah “menghina” relatif menjadi lebih jelas ketika dijelaskan sebagai tindakan “mengejek atau mengolok-olok”. Kemudian Pasal 309 mengatur larangan “menodai” barang atau bangunan ibadah. Istilah “menodai” menjadi lebih jelas setelah dijelaskan sebagai perbuatan “merusak atau membakar”.

 

Catatan yang penting dari kedua Pasal di atas, akan lebih baik apabila istilah “menghina” dan “menodai” dihapus dan digantikan dengan istilah yang ada dalam Penjelasan. Misalnya “menodai” diganti dengan “merusak atau membakar”, tentu akan menjadikan rumusan Pasal 309 lebih jelas dan tegas.

 

Pasal Penghinaan dan Penodaan Agama

 

Di luar kelima Pasal di atas, tiga pasal lainnya dalam RUU KUHP masih mengandung sejumlah permasalahan baik secara paradigmatik maupun dalam sudut pandang kaidah-kaidah hukum. Pasal-pasal ini akan menjadi titik rawan baik dalam penegakan hukum maupun dalam pengelolaan kehidupan beragama di Indonesia.

 

Pasal 242 misalnya masuk kategori pasal bermasalah. Pasal ini mengatur larangan menunjukkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan atau kelompok termasuk agama. Yang menjadi permasalahan dalam Pasal ini penggunaan istilah “penghinaan” yang tidak jelas definisinya. Istilah ini sangat umum dan dapat ditafsirkan bermacam-macam karena dalam Penjelasan tidak dijelaskan.

 

Berikutnya Pasal 304 dan 305 juga bermasalah. Kedua Pasal ini mengatur larangan melakukan tindakan penodaan agama dan sanksi hukum terhadapnya. Secara substantif, penggunaan istilah “penodaan agama” di sini tidak jelas dan multitafsir. Penjelasan Pasal inipun tidak jelas karena yang dijelaskan bukan istilah “penodaan agama (blasphemy)” melainkan “penghinaan agama (defamation)”, dua istilah yang berbeda.

 

Selain itu, dalam banyak kajian terkait aturan tentang penodaan agama (blasphemy law), aturan seperti ini di berbagai negara menjadi senjata bagi mayoritas untuk membungkam kelompok minoritas dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakikan (KBB). Dengan dalih menodai agama, kelompok-kelompok aliran yang berbeda di dalam satu agama diberangus.

 

Sebuah kajian yang dipublikasikan The United States Commission on International Religious Freedom (Juli 2017), saat ini sedikitnya ada 71 negara yang memberlakukan UU Penodaan Agama. Dari jumlah tersebut, sekitar 62 persen mendapat nilai rendah karena tidak sejalan dengan standar hak KBB. Laporan ini juga menemukan di banyak negara penerapan UU Penodaan agama banyak menyasar individu atau keyakinan minoritas karena dituduh menistakan agama. Dalam banyak kasus pemidanaan menggunakan delik penodaan agama, hal yang sama juga terjadi di Indonesia.

 

Sebelum RUU KUHP ini, kita telah memiliki aturan blasphemy law yakni UU No. 1/ PNPS tahun 1065 (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156A KUHP. Kedua ketentuan ini telah menjadi senjata ampuh untuk mempidanakan kelompok-kelompok aliran yang dituduh sesat karena berbeda dari mayoritas.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 telah menyatakan bahwa meskipun UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Konstitusi dan masih diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, namun MK menyatakan dengan tegas bahwa UU Penodaan Agama perlu direvisi baik secara formil maupun substantif agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Alih-alih melakukan revisi, pemerintah justru menambah pasal sejenis dalam RUU KUHP.

 

Lebih Transparan

 

Satu aspek yang juga banyak dikritisi dalam pembahasan RUU KUHP adalah minimnya akses informasi terhadap proses pembahasan maupun substansi pasal-pasal delik agama. Bahkan tidak sedikit pihak yang menyebut delik agama seperti sudah dikunci final baik oleh DPR maupun Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masukan-masukan yang disampaikan tidak ada pengaruhnya. Ini memunculkan banyak kecurigaan, ada apa dengan pasal-pasal agama ini?

 

Salah satu dugaan yang kerap mengemuka, pasal-pasal agama ini telah menjadi alat bargaining sebagian partai untuk memperoleh dukungan partai lainnya memuluskan pasal yang lain. Sebagai dugaan tentu sah-sah saja karena publik punya preseden sebagai bukti bagaimana perumusan perundang-undangan tidak selalu bertumpu pada kepentingan rakyat banyak melainkan kepentingan kelompok tertentu.

 

Dugaan lain, partai-partai di DPR mengambil keuntungan dari situasi pandemi Covid-19 yang saat ini melanda negeri, dimana pengesahan RUU KUHP pada saat ini akan sangat signifikan mengurangi kemungkinan penolakan publik sebagaimana terjadi pada akhir 2019 lalu. 

 

Untuk membuktikan dugaan itu keliru, sangat penting bagi Pemerintah dan DPR untuk lebih transparan dan tidak terburu-buru dalam proses pembahasan RUU ini.  Dengan begitu, harapan masyarakat Indonesia untuk segera memiliki KUHP hasil karya sendiri akan menyempurnakan misi Pemerintah dan DPR untuk meninggalkan warisan yang monumental bagi generasi mendatang[]

 

Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan INKLUSIF

Oleh Subhi Azhari

 

Pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019, Yayasan Inklusif menyelenggarakan penelitian dengan tema “Pelayanan Publik Bagi Kelompok Keagamaan Marjinal di Indonesia”. Penelitian ini dilaksanakan di enam wilayah menyasar enam kelompok keagamaan lokal yakni Komunitas Marapu di Sumba Barat, Suku Tengger di Pasuruan, Warga Sunda Wiwitan di Kuningan, Masyarakat Baduy di Lebak, Kelompok Kaharingan di Palangka Raya, dan Suku Anak Dalam/ Orang Rimba di Merangin, Jambi.

 

Penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu; Bagaimana kelompok keagamaan marjinal mengakses pelayanan publik khususnya Adminduk, pendidikan dan perkawinan? Apakah masih ada diskriminasi dalam pelayanan publik dari pemerintah daerah terhadap kelompok keagamaan  marjinal? Dan apakah ada terobosan atau praktik baik dalam mengatasi problem pelayanan publik bagi kelompok agama marjinal?

 

Salah satu temuan penting penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam bidang pendidikan bagi penghayat kepercayaan hingga saat ini masih ditemukan praktik-praktik diskriminasi tidak hanya pada level kebijakan negara melainkan juga pada cara pandang aparatus negara yang mempengaruhi mereka dalam pelayanan di lapangan.

 

Harus diakui pada level kebijakan, telah ada kemajuan dengan lahirnya Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 yang mengatur tentang layanan pendidikan kepercayaan. Kebijakan ini menunjukkan adanya rekognisi kelompok penghayat sebagai bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan agama/kepercayaan. Namun demikian, pada saat yang sama kebijakan ini juga dapat menjadi bumerang karena mengedepankan cara pandang penyeragaman kelompok penghayat sebagai entitas yang tunggal termasuk dalam aspek ajaran.  

 

Padahal, jika kita mau menelisik secara lebih jujur dan mendalam, kita akan menemukan sedemikian beragamnya kelompok penghayat di Indonesia. Bahkan keberagaman mereka dapat disetarakan dengan keberagaman agama-agama yang ada. Hal ini harus diterima sebagai kenyataan karena pada dasarnya setiap penghayat kepercayaan berangkat dari kelokalan lingkungan, sejarah dan budaya dimana mereka sangat terikat dengan hal tersebut. Ha iniah yang menjadikan mereka sangat beragam baik dari sisi ajaran, tradisi dan praktik beragama.

 

Sebagai ilustrasi, adalah hal yang mustahil untuk menyamakan struktur keyakinan dan ajaran kepercayaan Marapu yang ada di Sumba dengan Kaharingan di Palangka Raya. Sementara pelayanan pendidikan agama/kepercayaan yang diatur dalam Permendikbud tersebut salah satunya bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan penghayatan terhadap ajaran masing-masing agama.

 

Kebijakan ini misalnya mewajibkan kurikulum pendidikan penghayat memiliki kompetensi inti yang berisi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keteampilan mempraktikkan ajaran agama. Sementara kurikulum hingga buku teks disusun secara nasional dan terpusat oleh Kemendikbud. Lalu, bagaimana negara akan dapat mengakomidasi keragaman ajaran penghayat sementara kebijakan pemerintah justru melakukan penyeragaman?

 

Alhasi, kebijakan ini hanya dapat mengakomodir sebagian kelompok penghayat kepercayaan yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan buku teks. Sementara sebagian yang lain mau tidak mau harus mengikuti pelajaran kepercayaan meskipun tidak sesuai dengan keyakinannya. Artinya, kebijakan pendidikan semacam ini secara paradigmatik belum bergeser dari apa yang sebelumnya ada yakni mengeksklusi sebagian warga negara.

 

Pandangan ini tentu tidak mengecilkan upaya dan kemauan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi setiap warga negara. Namun, sebagaimana lazimnya suatu pelayanan laiknya berangkat dari kebutuhan pihak penerima layanan. Karena jika tidak, maka pelayanan yang ada tidak tepat sasaran.

 

Artinya, jika pemerintah benar-benar ingin memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh warga penghayat kepercayaan, maka pelayanan tersebut harus mengakomodir seluruh organisasi maupun kelompok penghayat kepercayaan. Pelayanan tersebut harus menginklusi keragaman karakteristik dan kebutuhan masing-masing penghayat.

 

Terkait dengan hal tersebut, maka penyusunan kurikulum dan buku teks pelajaran kepercayaan terutama yang terkait dengan inti ajaran mestinya melibatkan seluruh kelompok penghayat di seluruh Indonesia. Hal ini penting agar setiap kelompok penghayat mendapatkan pelajaran penghayat yang sesuai dengan keyakinannya.

 

Dari Paradigma Kewajiban ke Hak

 

Penting digarisbawahi bahwa Kemendikbud melalui Direktorat Penghayat melakukan registrasi dan pendaftaran organisasi penghayat di Indonesia. Namun demikian jumlah kelompok penghayat yang telah teregistrasi belum mencerminkan keseluruhan entitas penghayat. Salah satu faktornya karena yang dapat melakukan registrasi adalah mereka yang telah memiliki organisasi, sementara masih banyak kelompok penghayat yang tidak berorganisasi. Bahkan ada beberapa kelompok penghayat yang tidak mau berorganisasi karena trauma masa lalu.

 

Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah termasuk dalam pelayanan pendidikan kepercayaan. Jika paradigma yang digunakan adalah “paradigma kewajiban” warga penghayat untuk melakukan registrasi organisasi, maka dapat dipastikan akan terus ada kelompok penghayat yang tidak teregistrasi. Paradigma ini harus diubah dengan “paradigma hak” warga penghayat, yang artinya bahwa registrasi adalah hak semua kelompok penghayat baik yang berorganisasi maupun yang tidak.

 

Jika semua kelompok penghayat teregistrasi, maka pelayanan pendidikan bagi penghayatpun akan lebih mudah dan lebih menjangkau setiap warga penghayat di seluruh Indonesia.

 

Perubahan Kebijakan

 

Namun untuk memastikan setiap warga penghayat dapat mengakses pendidikan kepercayaan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengubah No. 27 tahun 2016.  Beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang antara lain:

 

Pasal 2 ayat (2) bahwa muatan pendidikan kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, rencana praktik pembelajaran, buku teks dan pendidik. Ketentuan ini tidak bisa diterapkan secara merata kepada semua kelompok penghayat yang tersebar di berbagai daerah karena sangat berat. Ketentuan ini seolah menyamakan kemampuan kelompok penghayat dengan agama-agama yang sudah jauh lebih mampu secara sumber daya, padahal selama ini mereka termarjinalisasi.

 

Pasal 2 ayat (3) bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar disusun oleh Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan (MLKI). Ketentuan ini dapat menutup peluang organisasi atau kelompok penghayat lain yang tidak bergabung dalam MLKI untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum. Selain itu, ketentuan ini cenderung bersifat penyeragaman kurikulum dan tidak mempertimbangkan keragaman penghayat sebagaimana disebut di atas.  Ketentuan ini lagi-lagi akan melhairkan marjinalisasi sebagian penghayat dalam pendidikan.

 

Pasal 3 yang menyebut Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan “organisasi yang telah terdaftar”. Ketentuan ini jelas akan membatasi akses kelompok-kelompok penghayat yang belum berorganisasi dan belum terdaftar.

 

Selain beberapa ketentuan di atas, penting ditambahkan ketentuan bagi Pemerintah Daerah untuk melaukan registrai semua peserta didik dari penghayat tanpa melihat apakah mereka berorganisasi atau tidak. Hal ini sangat penting agar pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah warga penghayat kepercayaan di Indonesia.

 

Penulis Direktur Eksekutif Yayasan INKLUSIF