Oleh Subhi Azhari*

 Wahid Foundation baru saja merilis laporan tahunan kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) 2018, sebuah laporan pemantauan situasi hak atas KBB di Indonesia. Dalam laporan ini tergambar dengan cukup lengkap tren pelanggaran KBB yang muncul tahun lalu, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk pelanggaran, siapa saja aktor dan korban, wilayah-wilayah panas (hot spots) dan momen-momen panas (hot moments). Selain pelanggaran, laporan ini juga memantau praktik-praktik baik toleransi dan pemajuan hak atas KBB.

 

Dari berbagai kategori yang disorot, laporan KBB 2018 ini menemukan fakta belum adanya pergerakan (kemajuan) yang menonjol dari tren-tren pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya. Meski ada penurunan jumlah peristiwa pelanggaran bila dibanding tahun 2017, namun dari segi jumlah tindakan justru mengalami kenaikan. Begitupula bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada 2018 ini masih sangat beragam, setidaknya ada 19 bentuk tindakan pelanggaran yang ditemukan.

 

Belum adanya kemajuan berarti misalnya dapat dilihat dari semakin intensnya tindakan pemidanaan/kriminalisasi keyakinan dan ujaran kebencian sebagai dua bentuk yang paling banyak terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam banyak kasus, dua bentuk tindakan ini kerap saling terkait dimana ujaran kebencian menjadi pra kondisi seseorang atau sekelompok orang mengalami pemidanaan karena agama atau keyakinannya. 

 

Indikator lain yang juga menunjukkan belum adanya kemajuan adalah kembali munculnya berbagai aturan di tingkat lokal bernuansa agama. Ada tiga bentuk aturan yang diterbitkan sejumlah Pemerintah Daerah, yakni: aturan tentang keharusan melaksanakan shalat berjamaah, keharusan mengenakan busana atau simbol agama tertentu dan keharusan membaca Quran. Sedikitnya ada 22 aturan daerah bernuansa agama yang muncul pada tahun 2018. Aturan-aturan ini selain mengintervensi kebebasan beragama warga negara, juga memperlihatkan adanya upaya yang semakin kuat formalisasi ajaran agama melalui aturan negara.

 

Laporan ini juga menemukan sejumlah kasus pelanggaran yang dibiarkan tidak terselesaikan selama bertahun-tahun seperti yang menimpa warga JAI di NTB dan penganut Syiah Sampang, kedua kelompok ini harus meninggalkan kampung halaman dan menjadi pengungsi dalam negeri tanpa tahu kapan akan kembali. 

 

Fakta dan temuan tersebut menunjukkan belum adanya komitmen yang nyata dari negara baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan mandat melindungi, menghormati dan menenuhi hak atas KBB sebagai salah satu hak asasi manusia. Meski konstitusi memberi landasan normatif yang sangat kuat, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan negara. Artinya, kemerdekaan beragama sebagai sebuah hak warga negara sesungguhnya belum wujud dalam kenyataan.

 

Laporan Freedom House

 

 

Laporan Wahid Foundation ternyata bukan satu-satunya hasil pemantauan yang memperlihatkan belum adanya kemajuan yang signifikan dalam demokratisasi di Indonesia, salah satunya dipicu masih rendahnya kebebasan sipil dan politik termasuk di dalamnya terkait hak-hak beragama. Freedom House (FH), salah satu lembaga pemantau internasional tentang hak asasi manusia berbasis di Amerika menempatkan Indonesia sebagai negara “Partly Free” atau terjemahan bebasnya “setengah bebas” dengan skor 62/100. Merujuk laporan 2018, status ini mereka simpulkan dari tiga indikator yakni: kebebasan (3/7), hak-hak politik (2/7) dan kebebasan sipil (4/7). Menurut FH, sejak kejatuhan Orde Baru, hingga kini Indonesia masih bertarung menyelesaikan permasalahan korupsi sistemik, isu separatisme di Papua, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas serta politisasi pasal dan Undang-undang penodaan agama.

 

Lebih jauh FH mencatat di beberapa wilayah, sejumlah Pemerintah Daerah menerapkan aturan yang mendiskriminasi kelompok keagamaan minoritas seperti dalam hal pelayanan penerbitan KTP, akte lahir, akte nikah. Hal ini misalnya diberlakukan kepada kelompok keagamaan yang dikategorikan “belum diakui” seperti para penganut agama leluhur, mereka tidak bisa mencatat identitas agama mereka di kolom agama KTP seperti halnya enam agama lain.

 

FH tegas menyebut Pemerintah Pusat dan Daerah gagal melindungi kelompok minoritas serta bertindak bias dalam proses-proses peradilan terhadap mereka. Masih adanya intimidasi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan Syiah, dimana Pemerintah cenderung membiarkan tindakan-tindakan tersebut. Proses pendirian rumah ibadah baru juga sering menghadapi pelanggaran karena adanya keharusan memenuhi syarat 90 pengguna dan 60 pendukung yang sering menimbulkan permasalahan.

 

Berbagai catatan tersebut tidak menggeser status Indonesia sebagai negara partly free seperti tahun sebelumnya, bahkan skor Indonesia turun dari 64/100 menjadi 62/100.  Salah satu yang paling mempengaruhi status “setengah merdeka” ini pada 2017 adalah politisasi kasus penodaan agama yang menimpa mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengakibatkan yang bersangkutan dipenjara selama dua tahun dan kalah dalam Pilkada DKI.

 

 

Menunggu Janji Presiden

 

Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan secara tegas menyebut tidak ada tempat bagi tindakan intoleran dan pelanggaran atas hak beragama. Dalam janji kampanyenya, Jokowi juga menegaskan pada periode keduanya akan lebih menempatkan pembangunan manusia sama vitalnya dengan pembangunan infrastruktur fisik. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang tengah disusun Pemerintah, secara eksplisit menyebut intoleransi beragama sebagai tantangan nasional. Kita belum bisa memastikan apakah pandangan dan janji tersebut akan terwujud menjadi kebijakan dan program nyata Pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti.

 

 

Namun, jika kita berkaca dari periode pertama, Pemerintah tampaknya belum punya strategi dan arah yang cukup jelas dalam apa yang disebut sebagai “melawan” intoleransi. Ini terbukti dengan masih banyaknya tindakan-tindakan intoleran baik secara offline maupun melalui media daring di mana trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah juga dikritik karena melawan intoleransi justru dengan mengabaikan pertimbangan hak asasi dan cenderung mengedepankan pertimbangan keamanan seperti dalam kasus pembubaran HTI.

 

 

Karenanya, dengan akan berakhirnya periode pertama ini, kita tentu menaruh harapan besar sebuah langkah nyata memperkuat perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan akan kita lihat di periode kedua. Meski kita tahu ini bukan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi langkah demi langkah akan tetap dicatat sebagai perwujudan komitmen yang telah diucapkan.

 

 

*Penulis adalah Direktur Eksekutif INKLUSIF