Pada awal 2025 yang lalu, Yayasan Inklusif menerbitkan Laporan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Jabodetabek dan Politisasi Agama di Indonesia tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil pemantauan, pencatatan, analisa berbagai peristiwa KBB yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan politisasi agama pada Pemilu Kepala Daerah pada 2024 yang lalu. Laporan

INKLUSIF REVIEW on Preventing and Countering Violence Extremism adalah publikasi yang dibuat dan diterbitkan Yayasan INKLUSIF guna memantau pemberitaan media (media monitoring) dan merespon berbagai peristiwa, kebijakan maupun program terkait penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Media ini selain menyajikan fakta yang diungkap media, juga melakukan analisis, penyikapan dan memberikan

In March 2024, Yayasan Inklusif  published the Report on the Monitoring of the Situation of Freedom of Religion and Belief in Greater Jakarta, as well as the Report on the Politicization of Religion in the implementation of the Presidential and Legislative Elections that took place on February 14, 2024. This

Pada bulan Maret 2024 yang lalu, Yayasan Inklusif menerbitkan Laporan Pemantauan Situasi Kemerdekaan Beragama & Berkeyakinan di Jabodetabek serta Laporan Politisasi Agama dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang berlangsung pada 14 Februari 2024 yang lalu. Laporan ini menyajikan hasil pemantauan Yayasan Inklusif terhadap dua isu: Pertama, situasi kemerdekaan

INKLUSIF Review on Preventing and Countering Violence Extremism adalah publikasi yang dibuat dan diterbitkan Yayasan INKLUSIF guna memantau pemberitaan media (media monitoring) dan merespon berbagai peristiwa, kebijakan maupun program terkait penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Media ini selain menyajikan fakta yang diungkap media, juga melakukan analisis, penyikapan dan memberikan

Pedoman Keberagamaan Inklusif ini disusun untuk membantu pemerintah daerah menjalankan peran mereka dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kasus-kasus beragama/berkeyakinan. Kapasitas pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam “menyelesaikan sesuatu” terutama terkait masalah publik. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk: 1) Memperkuat peran pemerintah daerah di Indonesia dalam pemenuhan dan pemajuan hak-hak beragama/berkeyakinan yang

Banyak berita dan persoalan yang menjadi perhatian publik pada Maret 2022. Namun pada edisi ke-2 Inklusif Mothly Review ini kami memilih melaporkan isu-isu yang terkait dengan kondisi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap tradisi lokal yang terejawantah di perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, niat pemerintah untuk memperbaharui

INKLUSIF Monthly Review adalah media pemantauan dan pelaporan terhadap peristiwa atau isu-isu seputar inklusi di Indonesia. Media ini akan melakukan pelaporan dan analisis dari berbagai sudut pandang terhadap tren dan kecendrungan yang mendorong berbagai peristiwa tersebut terjadi. Analisis akan diakhiri dengan saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak, baik untuk merespon

UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya Melanggengkan Diskriminasi dan Intoleransi Lembar Fakta ini merupakan versi ringkas dari Laporan Riset Yayasan Inklusif “Cipta Kerja dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Studi Materi dan Potensi Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan” 2021. Data riset ini berasal dari: 1) dokumen UU Cipta Kerja dan 45 Peraturan Pemerintah

Posisi penting dari kajian ini adalah untuk melihat secara lebih kritis arah pembangunan ekonomi Indonesia melalui contoh kasus kebijakan Cipta Kerja yang baru saja digulirkan. Kebijakan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari satu sektor karena memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perhatian terhadap hak