Pedoman Pengelolaan Keberagamaan Inklusif bagi Pemerintah Daerah

Pedoman Keberagamaan Inklusif ini disusun untuk membantu pemerintah daerah menjalankan peran mereka dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kasus-kasus beragama/berkeyakinan. Kapasitas pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam “menyelesaikan sesuatu” terutama terkait masalah publik. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk: 1) Memperkuat peran pemerintah daerah di Indonesia dalam pemenuhan dan pemajuan hak-hak beragama/berkeyakinan yang

INKLUSIF Monthly Review Edisi Maret 2022

Banyak berita dan persoalan yang menjadi perhatian publik pada Maret 2022. Namun pada edisi ke-2 Inklusif Mothly Review ini kami memilih melaporkan isu-isu yang terkait dengan kondisi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap tradisi lokal yang terejawantah di perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, niat pemerintah untuk memperbaharui

INKLUSIF Mothly Review Edisi 1 – 2022

INKLUSIF Monthly Review adalah media pemantauan dan pelaporan terhadap peristiwa atau isu-isu seputar inklusi di Indonesia. Media ini akan melakukan pelaporan dan analisis dari berbagai sudut pandang terhadap tren dan kecendrungan yang mendorong berbagai peristiwa tersebut terjadi. Analisis akan diakhiri dengan saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak, baik untuk merespon

Lembar Fakta

UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya Melanggengkan Diskriminasi dan Intoleransi Lembar Fakta ini merupakan versi ringkas dari Laporan Riset Yayasan Inklusif “Cipta Kerja dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Studi Materi dan Potensi Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan” 2021. Data riset ini berasal dari: 1) dokumen UU Cipta Kerja dan 45 Peraturan Pemerintah

Laporan Kajian Cipta Kerja dan Kebebasan Beraagama/Berkeyakinan Studi Materi dan Potensi Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan

Posisi penting dari kajian ini adalah untuk melihat secara lebih kritis arah pembangunan ekonomi Indonesia melalui contoh kasus kebijakan Cipta Kerja yang baru saja digulirkan. Kebijakan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari satu sektor karena memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perhatian terhadap hak

Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

Sejak pertengahan Oktober 2018, Yayasan Inklusif melakukan studi literatur tentang intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Studi ini bertujuan memetakan berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan berbagai lembaga baik pemerintah maupun OMS. Pemetaan tersebut kami anggap penting selain sebagai bahan untuk melihat sejauh dan sedalam apa kajian-kajian tentang kedua tema tersebut

Islam, minorities and identity in Southeast Asia

Berisikan kumpulan tulisan hasil sejumlah riset yang dilakukan antara tahun 2009-2015 di berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Menelaah tentang minoritas Muslim dari golongan penduduk asli di negara-negara tersebut yang banyak menghadapi masalah sosial dan politik. Persamaan sebagai penduduk, akses ke pendidikan

Intoleransi, Revitalisasi Tradisi dan Tantangan Kebhinekaan di Indonesia

Buku yang kami beri judul “Intoleransi, Revitalisasi Tradisi dan Tantangan Kebinekaan Indonesia” ini merupakan kelanjutan langsung dari seri satu penelitian AWC-UI. Buku seri satu tersebut menarasikan temuan-temuan dalam penelitian tentang inisiatif beberapa pemerintah lokal atau daerah tentang inklusi sosial. Yaitu pelayanan publik terhadap kelompok terpinggirkan atau marjinal dan minoritas, bukan

Perubahan Karakter Gerakan Sosial di Indonesia dalam Partisipasi Politik Pilpres 2014

Buku ini adalah hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh AWC-UI dan jaringan pada masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Riset itu sendiri telah selesai beberapa bulan setelah Pilpres. Namun, di samping karena keterbatasan sumberdaya, ada kesengajaan untuk menunda penerbitan ini karena penelitian ini tentang relawan Jokowi-JK dalam pemenangan Pilpres tersebut. Selama

Kertas Posisi Ancaman Pelanggaran KBB dalam UU dan PP Cipta Kerja

Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan tak kurang dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 3 Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) sebagai aturan pelaksanaan UU Ciptaker. Aturan pelaksana UU Ciptaker dapat pula memuat hal-hal yang berpotensi diskriminatif, melanggar hak KBB atau pengutamaan salah satu agama. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampat

Publikasi.