BOGOR – Yayasan Inklusif bersama Wahid Foundation menyelenggarakan pelatihan intensif bagi anggota Gugus Tugas Desa Damai di Hotel Izi, Kota Bogor. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu (13–15 November 2025) ini, bertujuan membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam resolusi konflik dan sistem peringatan dini (Early Warning System).
Pelatihan ini diikuti oleh 34 peserta yang merupakan perwakilan dari Desa Pamijahan, Desa Sukamantri, Desa Sasak Panjang, dan Desa Tajur Halang. Peserta terdiri dari beragam unsur strategis desa, mulai dari Kepala Desa, Ketua BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Direktur Yayasan Inklusif, M. Subhi Azhari, menjelaskan bahwa pelatihan ini menandai fase baru dalam pendampingan desa. Jika sebelumnya fokus pada pemahaman konseptual, kini Yayasan Inklusif mendorong penguasaan kemampuan praktis atau hard skill bagi para anggota gugus tugas.
“Fokus pelatihan pada tahap ini bergeser dari pemahaman konseptual radikalisme menuju penguasaan keterampilan teknis yang praktis. Kami ingin peserta memiliki kemampuan membedah anatomi konflik sosial serta melakukan deteksi dini terhadap potensi ekstremisme kekerasan,” ujar Subhi pada saat sambutan.
Dalam sesi materi, peserta diajak untuk tidak hanya melihat konflik dari permukaan, tetapi mampu menganalisis hingga ke akar masalah menggunakan pendekatan struktural. Peserta dilatih membedakan antara pemicu sesaat (trigger) dengan akar masalah yang mendasar (root causes). Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan Pemetaan Aktor (Actor Mapping) untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat konflik serta menentukan strategi pelibatan tokoh kunci.
Salah satu peserta dari Desa Sasak Panjang, Ifah, mengungkapkan bahwa pelatihan ini membuka wawasannya mengenai potensi kerawanan yang ada di lingkungannya yang selama ini luput dari perhatian.
“Setelah mengikuti pelatihan ini saya jadi tahu ternyata banyak ancaman di desa, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Terus saya banyak mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan di desa, serta pentingnya ajakan tidak melakukan diskriminasi,” ungkap Ifah.
Selain penguatan kapasitas internal desa, pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari Densus 88, Kujang Prima Abadi, dan Muhammad Miqdad dari Institut Titian Perdamaian. Kehadiran mereka memperkaya perspektif peserta dalam memetakan aktor kunci di desa yang dapat berperan sebagai mediator saat terjadi ketegangan sosial.
Kepala Desa Pamijahan, Kusnadi, bersama perwakilan desanya mengapresiasi pendekatan pelatihan yang partisipatif dan relevan dengan kebutuhan desa.
“Kesan saya terhadap pelatihan ini memang dari awal sangat happy dan beda. Antara panitia dan peserta itu kita kerjasama. Jadi peserta diminta kontribusi juga, pokoknya enak,” tutur Kusnadi.
Sebagai hasil akhir dari pelatihan, Gugus Tugas dari masing-masing desa telah menyusun dokumen rencana kerja konkret. Rencana ini memprioritaskan pelaksanaan dialog multipihak dan advokasi untuk mengintegrasikan isu perdamaian ke dalam kebijakan resmi desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Setiap desa punya proses masing-masing. Untuk mencapai tujuan tidak perlu cepat asal sampai tujuan yang sama. Walaupun prosesnya lebih lambat dari desa lain, yang penting kita maju sama-sama,” pungkas Heres perwakilan Desa Sukamantri menutup semangat kebersamaan dalam forum tersebut.
