Pada 18 Desember 2024, Workshop bertajuk “Pengembangan Strategi Pencegahan Ekstremisme Kebencian dan Kekerasan” (VHE) digelar di Prime Park Hotel, Mataram. Yayasan Inklusif dan Plan Internasional , dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kesbangpol NTB, BNPT, akademisi, dan aktivis masyarakat. Workshop ini bertujuan menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi ancaman VHE, dampak, dan strategi pencegahan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kaum muda di NTB.
NTB menempati peringkat kelima dalam Indeks Potensi Radikalisme di Indonesia. Konflik berbasis agama dan aliran kepercayaan seringkali memicu kekerasan, diskriminasi, dan fragmentasi sosial. Ahmad Sufi membuka diskusi dengan menyoroti tren yang mengkhawatirkan. “BNPT menemukan bahwa dukungan terhadap ekstremisme meningkat, terutama di kalangan masyarakat di bawah usia 40 tahun. Kita tidak ingin melihat satu daerah tertentu tapi juga melihat secara umum bagaimana daerah ini bisa berkontribusi untuk perdamaian di Indonesia”
Kegiatan ini dimulai dengan diskusi kelompok yang dipandu oleh Libasut Taqwa dari Yayasan Inklusif. Dalam diskusi ini, peserta berbagi pandangan mengenai aktor, faktor, dampak, dan strategi pencegahan VHE. Siti Sumaiyah dari Fatayat NU NTB memulai dengan menyoroti masalah kekerasan seksual di pesantren, yang kerap terjadi karena kurangnya pengawasan. “Kami berencana menginisiasi pusat perlindungan di pesantren, terutama yang berafiliasi dengan ormas NU, untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Dimas, perwakilan UIN Mataram, menambahkan bahwa perempuan sering menjadi sasaran dan aktor dalam penyebaran paham ekstremisme. “Biasanya, perempuan yang diajak terpapar doktrin dengan iming-iming surga. Mereka mudah dipengaruhi karena sering merasa terisolasi atau mencari makna hidup,” ungkapnya. Menurut Dimas, masa pencarian identitas di usia muda juga menjadi waktu yang rentan bagi anak-anak SMA dan mahasiswa baru.
Sementara itu, Prof. Atun Wardatun dari UIN Mataram menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam keluarga. “Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai pelaku kekerasan. Pendidikan di rumah harus mengajarkan asertivitas dan toleransi,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya mengembangkan kearifan lokal seperti tradisi La Rimpu di Bima, yang berhasil menyatukan komunitas lintas budaya.
Tak hanya berbicara soal masalah, diskusi juga menyoroti solusi yang dapat diterapkan. Muhammad Shafwan dari Nahdlatul Wathan mengusulkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, dia menekankan pentingnya intervensi melalui ceramah atau pengajian, terutama yang melibatkan perempuan. “Kampanye anti-kekerasan melalui media sosial juga efektif. Menggunakan kanal seperti Instagram atau video pendek di Facebook dapat menjangkau berbagai kalangan,” sarannya.
Suherman dari Kesbangpol Lombok Timur menjelaskan upaya pemerintah daerah melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), yang terdiri dari tokoh lintas agama. Namun, dia mengakui bahwa pelibatan perempuan dalam forum ini masih minim. “Di Lombok Timur, laki-laki lebih sering didengar. Oleh karena itu, kita perlu mendorong ulama perempuan untuk aktif menyuarakan isu ini,” katanya..
Hasil diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis. Di antaranya adalah mendirikan rumah aman di pesantren sebagai pusat pengaduan, mengoptimalkan peran ulama perempuan dalam menyampaikan narasi damai, serta meningkatkan pendidikan masyarakat melalui forum lokal seperti Posyandu, arisan, dan pengajian. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan harmonis.
Workshop ini tidak hanya sekedar diskusi, tetapi menjadi momentum untuk merumuskan langkah konkret. Sebagaimana Libasut Taqwa menyimpulkan, “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam mengatasi ekstremisme. Kita tidak bisa bekerja sendiri; semua elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk masa depan yang lebih damai.”
Acara berakhir dengan harapan besar bahwa strategi yang dirumuskan akan memberikan dampak nyata, membawa perubahan positif bagi masyarakat NTB, khususnya perempuan, anak-anak, dan kaum muda.
