BOGOR, 5 Desember 2025 – Pelayanan publik yang prima tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Membawa semangat tersebut,
Yayasan Inklusif, bekerja sama dengan Wahid Foundation dan La Rimpu, menyelenggarakan pelatihan strategis bagi petugas garda terdepan (frontliners) pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Kegiatan bertajuk “Pelatihan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Manajemen Kasus” ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 5 hingga 7 Desember 2025. Forum ini bertujuan membekali para petugas pelayanan publik dengan kemampuan mendeteksi dini serta menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan narasi intoleran dan ekstremisme kekerasan secara profesional.
Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif, M. Subhi Azhari, menyoroti urgensi pelatihan ini di tengah kondisi demografis wilayah Kabupaten Bogor yang padat. Menurutnya, besarnya populasi masyarakat berbanding lurus dengan tantangan global berupa penyebaran narasi intoleran dan ekstremisme kekerasan. Subhi menegaskan bahwa fenomena ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menghambat kinerja pelayanan publik apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui penguatan kapasitas aparatur.
Secara teknis, pelatihan ini merupakan implementasi dari program SECURE (Social Engagement for Community Unity and Resilience Enhancement). Subhi menjelaskan bahwa program ini memiliki cakupan luas, meliputi rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para mitra deradikalisasi serta upaya memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Strategi penguatan ini melibatkan berbagai elemen secara simultan, mulai dari orang tua, anak muda, guru, perangkat desa, hingga petugas frontliners sebagai garda terdepan pelayanan.
Posisi petugas pelayanan publik dinilai sangat vital dalam ekosistem ketahanan sosial tersebut. Subhi menekankan bahwa frontliners memegang peran krusial dalam memfasilitasi akses layanan dasar bagi masyarakat, termasuk para mitra deradikalisasi. Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh petugas garda depan menjadi faktor penentu keberhasilan proses reintegrasi sosial dan pencegahan keberulangan kasus kekerasan.
Perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial turut menjadi materi inti yang disampaikan oleh Wahid Foundation. Perwakilan Wahid Foundation, Zainal Fanani, mengajak para peserta untuk menginternalisasi nilai-nilai keteladanan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menjalankan tugas. Zainal menggarisbawahi bahwa pelayanan prima tercermin dari kemampuan petugas merangkul semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Semangat penghormatan terhadap hak-hak individu ini diperlukan untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Di sisi lain, perwakilan La Rimpu, Mira Syarifah, membawa fokus pada isu perlindungan perempuan dari ancaman kekerasan. Mira menjelaskan bahwa lembaganya, yang berbasis di Bima, memperluas jangkauan kerja hingga ke Bogor untuk mendukung upaya pencegahan kekerasan secara nasional. Kolaborasi ini menempatkan frontliners sebagai garda depan dalam membela hak-hak perempuan di Kabupaten Bogor, sekaligus memperkuat mekanisme pencegahan dan pengurangan angka kekerasan di tingkat lokal.
Sinergi antarlembaga ini mencerminkan komitmen kolektif untuk membangun rasa aman di tengah masyarakat. Zainal Fanani menegaskan dukungan penuh Wahid Foundation terhadap inisiatif ini sebagai langkah konkret pencegahan masalah sosial di masa depan. Keterlibatan aktif petugas pelayanan publik diharapkan mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih awal dan meresponsnya dengan pendekatan yang humanis.
Melalui pembekalan intensif selama tiga hari ini, para frontliners diharapkan mampu mengimplementasikan strategi manajemen kasus yang efektif di unit kerja masing-masing. Peningkatan kapasitas ini menjadi modal penting bagi birokrasi Kabupaten Bogor dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks, sekaligus memastikan kehadiran negara yang inklusif dan melindungi seluruh warganya.
